Aroma kopiku pagi ini aroma kemarahan. Sebab, hari ini adalah dua tahun kepemerintahan Prabowo-Gibran.
Greenpeace menyuarakan, sementara aparat kewalahan. Dua wanita diturunkan dari monumen selamat datang.
“Bencana makin parah. Hidup makin susah. Apa kerja pemerintah?”
Kata Okky Madasari:
UKT bikin makin kere
Tapera berberak-berak
Pemerasan demi pemerasaan
Yang tersisa tinggal ampas harapan
Kopi di cangkirku belum habis, tetapi rasanya sudah hambar. Barangkali karena aku terlalu banyak membaca berita, atau karena negeri ini memang sedang pandai-pandainya mengubah kabar buruk menjadi sarapan pagi.
Dua tahun lalu, kita disuguhi janji tentang kemakmuran. Tentang Indonesia yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan masa depan yang katanya akan lebih cerah.
Panggung dipenuhi tepuk tangan. Kamera menangkap senyum. Mikrofon menangkap pidato. Kita, yang duduk di depan televisi, mencoba percaya bahwa kali ini semuanya akan berbeda.
Ternyata, waktu punya selera humor yang buruk.
Dua tahun berlalu, dan kita masih sibuk memperdebatkan hal-hal yang seharusnya sudah selesai sejak lama.
Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, rumah yang kian jauh dari jangkauan, hingga bencana yang datang seperti tamu tak diundang, tetapi selalu tahu alamat rumah orang miskin.
Di televisi, pejabat berbicara tentang pertumbuhan. Di jalanan, pengemudi ojek daring menghitung pendapatan setelah dikurangi bensin dan potongan aplikasi.
Di pasar, seorang ibu mengembalikan dua butir telur karena uang belanjanya kurang. Di kampus, mahasiswa menimbang antara membayar uang kuliah atau membantu orang tuanya bertahan sampai akhir bulan. Keduanya sama-sama sedang menghitung.
Bedanya, yang satu menghitung keberhasilan pembangunan, sementara yang lain menghitung berapa lama lagi mereka sanggup bertahan.
Aku menyeruput kopi. Pahitnya menetap di lidah.
Barangkali memang begini cara kerja demokrasi kita. Rakyat diberi kesempatan memilih setiap lima tahun sekali, lalu diminta bersabar selama lima tahun berikutnya.
Kalau mengeluh, dianggap tidak bersyukur. Kalau mengkritik, dituduh tidak mendukung pemerintah. Kalau bertanya, disuruh melihat capaian. Kalau masih tidak puas, diminta menunggu hasilnya.
Sabar menjadi kata yang paling sering dipinjam dari rakyat, tetapi paling jarang dikembalikan dalam bentuk kesejahteraan.
Aku melihat dua perempuan yang diturunkan dari Monumen Selamat Datang. Mereka datang membawa suara, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya.
Padahal, mereka hanya membawa cerita tentang bagaimana suara itu diperlakukan. Entah berapa banyak orang yang melihat kejadian tersebut dari balik layar ponsel, menggeleng sebentar, kemudian kembali menggulir linimasa.
Barangkali kita sudah terlalu terbiasa menyaksikan sesuatu yang semestinya membuat kita marah. Atau jangan-jangan, kita memang sedang dilatih untuk tidak lagi merasa apa-apa.
Di negeri ini, kemarahan punya masa kedaluwarsa yang pendek. Hari ini kita ramai-ramai mengecam. Besok muncul skandal baru. Lusa ada pernyataan yang lebih kontroversial. Minggu depan kita sudah sibuk dengan perkara lain.
Sementara masalah yang kemarin belum selesai, perlahan tenggelam di antara berita yang terus beranak-pinak. Begitulah cara sebuah persoalan kehilangan suaranya.
Bukan karena sudah diselesaikan, melainkan karena kita dipaksa menyaksikan terlalu banyak persoalan sekaligus.
Aku membuka berita lagi. Ada pejabat yang bicara tentang efisiensi, ada yang menjelaskan program unggulan, ada yang mengumumkan anggaran fantastis.
Angka-angka berbaris rapi dalam siaran pers, seolah-olah kesejahteraan bisa disimpulkan dari banyaknya angka nol.
Namun, aku ingin tahu satu hal sederhana.
Berapa banyak orang yang hari ini bisa tidur tanpa memikirkan utang?
Berapa banyak anak yang bisa melanjutkan sekolah tanpa membuat orang tuanya harus memilih antara membayar uang kuliah dan membeli beras?
Berapa banyak keluarga yang tidak perlu khawatir kehilangan rumah karena pendapatan mereka tak pernah cukup mengejar harga properti?
Dan berapa banyak orang yang bisa menyampaikan kritik tanpa perlu bertanya-tanya apakah besok mereka masih bisa bekerja dengan tenang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup megah untuk menjadi slogan kampanye.
Tidak cukup menarik untuk dijadikan latar panggung peresmian. Tidak pula cukup menjanjikan untuk dipajang di baliho sepanjang jalan protokol.
Padahal, barangkali, di situlah ukuran paling sederhana dari sebuah pemerintahan: apakah rakyatnya bisa hidup dengan layak tanpa harus terus-menerus merasa takut.
Aku bukan tidak mengerti bahwa mengurus negara bukan perkara membalik telapak tangan. Dua tahun bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa.
Ada masalah yang diwariskan, ada kebijakan yang membutuhkan waktu, ada pula keadaan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah mana pun.
Tetapi memahami kesulitan pemerintah tidak berarti rakyat harus berhenti mengawasi.
Mengakui bahwa pembangunan membutuhkan waktu juga tidak berarti kita harus memaklumi setiap kesalahan.
Dan mendukung negara tidak selalu berarti membenarkan orang-orang yang sedang berkuasa.
Negara ini lebih tua daripada pemerintahan siapa pun. Indonesia tidak lahir ketika Prabowo-Gibran dilantik, dan tidak akan berakhir ketika masa jabatan mereka selesai.
Pemerintah datang dan pergi, tetapi rakyat tetap tinggal, menanggung akibat dari kebijakan yang berhasil maupun yang gagal.
Karena itu, kritik bukan pengkhianatan. Pertanyaan bukan permusuhan. Demonstrasi bukan selalu tanda bahwa negara sedang kacau.
Terkadang, justru ketika orang masih berani turun ke jalan, masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari sebuah demokrasi.
Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika semua orang memilih diam, bukan karena keadaan sudah baik-baik saja, melainkan karena mereka merasa suaranya tak lagi berguna.
Kopi di cangkirku tinggal setengah.
Aku membayangkan sebuah negeri yang terlalu sibuk merayakan dirinya sendiri. Panggung dibangun, spanduk dibentangkan, pidato disiapkan. Semua orang diminta melihat ke depan, tetapi tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertanya ke mana sebenarnya kita sedang berjalan.
Di tengah perayaan itu, seorang buruh pulang dengan punggung pegal. Seorang mahasiswa menghitung sisa uang di dompetnya. Seorang ibu menutup warung lebih awal karena pembeli sepi. Seorang petani memandangi sawahnya yang rusak setelah banjir.
Seorang pencari kerja kembali membuka surel, berharap ada satu perusahaan yang bersedia memberinya kesempatan. Mereka tidak meminta istana. Tidak meminta pengawalan.
Tidak pula meminta namanya diabadikan pada sebuah gedung. Mereka hanya ingin hidup yang sedikit lebih mudah.
Barangkali itu permintaan yang terlalu sederhana bagi sebuah pemerintahan yang gemar berbicara tentang masa depan besar.
Namun–bukankah masa depan besar seharusnya dibangun dari kehidupan-kehidupan kecil yang dibuat lebih layak?
Apa gunanya bicara tentang Indonesia Emas jika sebagian rakyat masih harus menggadaikan hari ini demi bertahan hidup sampai besok?
Apa gunanya pertumbuhan jika sebagian orang hanya tumbuh dalam kecemasan?
Apa gunanya pembangunan jika mereka yang paling membutuhkan justru terus diminta menyesuaikan diri?
Dan apa gunanya kekuasaan jika setiap kritik dianggap gangguan, bukan kesempatan untuk memperbaiki keadaan?
Aku meletakkan cangkir di meja.
Di luar, matahari sudah meninggi. Jalanan semakin ramai. Orang-orang berangkat bekerja, kendaraan saling mendahului, pedagang menawarkan dagangan, dan kota berjalan seperti biasa.
Tidak ada yang berhenti hanya karena hari ini genap dua tahun sebuah pemerintahan.
Barangkali memang begitulah kehidupan rakyat. Ia tidak punya kemewahan untuk terus-menerus kecewa.
Besok pagi mereka tetap harus bangun. Tetap bekerja. Tetap membayar tagihan. Tetap membeli beras. Tetap menyekolahkan anak. Tetap mencari cara agar hidup tidak ambruk meski keadaan berkali-kali menguji batas kesabaran.
Sementara itu, pemerintah akan terus berjalan dengan segala program, jargon, dan targetnya.
Prabowo-Gibran masih punya waktu untuk membuktikan bahwa janji bukan sekadar kalimat yang diucapkan di hadapan jutaan orang.
Mereka masih bisa mendengar, mengoreksi, dan memperbaiki. Masih bisa menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk selalu dibenarkan, melainkan tanggung jawab untuk bersedia diperiksa.
Dua tahun memang belum akhir perjalanan. Tetapi dua tahun juga bukan waktu yang terlalu singkat untuk mulai bertanya: apa yang sudah berubah, siapa yang sudah merasakan manfaatnya, dan siapa yang masih tertinggal di belakang?
Sebab, pemerintahan tidak semestinya dinilai dari seberapa sering ia memuji keberhasilannya sendiri, melainkan dari seberapa jujur ia menghadapi kegagalannya.
Aku mengambil buku catatan, membuka halaman kosong, lalu menulis satu kalimat:
Negeri yang baik bukan negeri tanpa kritik, melainkan negeri yang tidak takut mendengar kritik.
Aku membacanya sekali lagi. Terlalu sederhana, mungkin. Tidak cukup puitis untuk disebut puisi, tidak cukup tajam untuk membuat seorang pejabat kehilangan tidur.
Tetapi aku menyukainya. Sebab, di antara segala hal yang membuatku marah pagi ini, aku masih ingin percaya bahwa suara rakyat tidak seharusnya berakhir sebagai gema di dinding kekuasaan.
Aku masih ingin percaya bahwa seseorang yang duduk di istana bisa mendengar suara dari gang sempit, dari ruang kelas, dari pabrik, dari pasar, dari rumah-rumah yang atapnya bocor ketika hujan datang.
Aku masih ingin percaya bahwa kritik tidak harus menunggu keadaan menjadi lebih buruk untuk dianggap penting.
Dan aku masih ingin percaya bahwa dua tahun bukan alasan untuk menyerah, sebagaimana lima tahun bukan cek kosong untuk berbuat sesuka hati.
Kopi itu akhirnya habis.
Di dasar cangkir, tersisa ampas hitam yang menempel, sulit dibersihkan, tetapi tidak mustahil dihilangkan.
Aku memandangnya cukup lama. Barangkali harapan memang seperti itu. Tidak selalu manis, tidak selalu utuh, dan kadang-kadang meninggalkan pahit yang menetap di dasar kehidupan.
Namun, selama masih ada yang bersedia mengaduknya, memeriksanya, dan mempertanyakan mengapa rasanya berubah, barangkali kita belum benar-benar kalah.
Hari ini, pemerintahan Prabowo-Gibran genap dua tahun.
Aku tidak tahu apakah esok keadaan akan lebih baik. Aku juga tidak tahu apakah suara-suara yang hari ini berteriak akan didengar oleh mereka yang duduk di atas. Tetapi besok pagi, aku akan menyeduh kopi lagi.
Mungkin aromanya masih sama: hitam, pekat, dan sedikit getir. Bedanya, kali ini aku ingin meminumnya sambil mengingat satu hal: bahwa mencintai negeri tidak mengharuskan kita mencintai setiap kebijakan pemerintahnya.
Bahwa berharap tidak berarti menutup mata. Dan bahwa kemarahan, selama diarahkan pada ketidakadilan dan disertai keberanian untuk berpikir, bukanlah lawan dari cinta.
Barangkali justru sebaliknya. Sebab, hanya orang yang masih peduli yang bersedia bertanya ketika sesuatu berjalan keliru.
Dan pagi ini, setelah dua tahun berlalu, aku masih punya satu pertanyaan untuk mereka yang berkuasa.
Bukan tentang seberapa tinggi angka pertumbuhan. Bukan tentang seberapa megah proyek pembangunan. Bukan pula tentang berapa banyak tepuk tangan yang terdengar ketika pidato berakhir.
Hanya satu pertanyaan sederhana, yang mungkin terdengar remeh bagi mereka yang hidup di balik pagar tinggi.
Jika rakyat adalah alasan kalian berkuasa, mengapa begitu banyak dari mereka masih harus berjuang sendirian untuk sekadar hidup layak?
Kopi sudah habis. Pertanyaan itu belum.
Kembali, ak selipkan karya Okky Madasari:
Kita adalah Affan
Kita adalah Affan
Yang mati dilindas
Roda-roda penguasa
Yang sekarang diinjak
Sepatu-sepatu si tamakKita adalah Affan
Yang mencari sesuap nasi
Di lumbunh yang dikangkangi tikus berdasi
Yang terus bekerja penuh nyali
Di hadapan anjing-anjing beramunisiKita adalah Affan
Yang terus hidup gentayantan
Menganggu tidur nyenyak
Mereka yang zalim
Dan sewenang-wenang
–Sampai lanjut usia–







